Jaringan Tarif SIM Gelap di Satpas Polres Binjai Diduga Kian Menggurita Pimpinan Polri Seakan Tidur dengan Mata Terbuka

- Redaksi

Jumat, 5 Desember 2025 - 09:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nasionalklik.com Binjai_Sumatera Utara

Publik mungkin berharap pejabat baru membawa perubahan. Tapi di Satpas Polres Binjai, perubahan itu tampaknya hanya terjadi pada seragam dan foto serah terima jabatan. Sisanya? Masih sama: dugaan pungli yang terus hidup bahkan ketika pejabatnya sudah berganti-ganti.

Belum sepekan Kasat Lantas yang baru duduk di kursi empuknya, seorang warga Binjai berinisial R sudah memberi informasi yang membuat publik mengernyit:

Rp450.000 untuk perpanjangan SIM C.
Bukan pembuatan baru, bukan layanan premium sekadar perpanjangan.

“Perpanjangan SIM C bang, 450 ribu yang diminta,” kata R singkat.
Singkat, tapi cukup membuat citra pelayanan publik kembali jeblok.

Tarif Negara Rp75.000, Tapi di Lapangan Melonjak Jadi Rp450.000 Kalau Ini Bukan Jaringan, Apa?

Negara bicara lewat undang-undang:
PNBP SIM C Rp75.000.
Ditambah tes kesehatan & psikologi, total resmi tak sampai Rp175.000.

Namun angka yang diminta kepada warga membengkak jadi Rp450.000.

Selisih Rp375.000 itu lari ke mana?
Mengalir ke siapa?
Dan diberkati oleh aturan apa?

Kenaikan 300 persen seperti ini tidak mungkin muncul dari kekeliruan.
Ini bukan salah hitung.
Ini bukan salah paham.
Ini pola.

Dan pola tidak bisa hidup tanpa pemain. Kasat Lantas Baru IPTI indra Jansen Girsang,S..Pd Harusnya Memberantas, Bukan Warisi Jaringan Gelap logikanya sederhana:
Kalau pejabat baru datang, maka cara lama harus dibereskan, bukan dilestarikan.

Baca Juga :  Tokoh Legendaris Dramagong Bali, Petruk, Apresiasi Kinerja Polri dan Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79

Namun apa yang muncul?
Bukan gebrakan, bukan pembersihan, bukan transparansi. Yang muncul justru diam.
Sunyi.
Seakan-akan publik sedang berbicara ke dinding.

Padahal, dalam kasus pungli, diam adalah bahasa paling bising.
Diam adalah sinyal bahwa sesuatu memang tidak beres.

Publik pun mempertanyakan,
Apakah pejabat baru benar datang untuk membenahi?
Atau sekadar meneruskan tradisi tarif gelap yang sudah terlalu lama dilindungi oleh kebiasaan?

Aturan Polri Tegas, Tapi Praktik di Lapangan Justru Longgar Seperti Jaring Bocor,Di atas kertas, Polri terang-benderang:

❌ Tidak boleh ada tarif tambahan
❌ Tidak boleh ada permainan oknum
❌ Tidak boleh ada setoran liar
❌ Tidak boleh ada biaya percepatan
❌ Tidak boleh ada pungutan di luar PNBP

Tapi apa artinya aturan tanpa penegakan? Ibarat polisi tidur di persimpangan, kendaraan pungli tetap lewat tanpa hambatan.
Penegakan hukumnya seperti lampu merah yang mati semua kendaraan boleh jalan, terutama yang membawa kepentingan gelap.

Publik melihat bahwa di lapangan, aturan Polri kalah telak oleh tradisi pungli. Tarif Rp450 Ribu untuk SIM C Sudah Bukan Lagi Isu “Oknum” Ini Gejala Sistem

Salah satu alasan kenapa pungli bertahun-tahun tak hilang adalah karena publik selalu disuruh percaya bahwa semua ini ulah “oknum”.

Padahal jika oknum tetap hidup meski pejabat sudah berganti,
jika pola tetap sama,
jika tarif gelap tetap muncul, maka publik berhak bertanya!

Baca Juga :  Hasil Karya Warga Binaan Lapas Narkotika Bangli Pukau Menteri IMIPAS RI, Dorong Kolaborasi untuk Perluas Pemasaran

Ini oknum atau ekosistem?
Ini kelalaian atau pembiaran?
Ini masalah individu atau jaringan yang sudah mengakar?

Ketika Pimpinan Diam, Publik Membaca Itu sebagai Restu.publik bisa memaafkan keterlambatan.
Publik bisa memaafkan kesalahan teknis. Tapi publik tidak bisa memaafkan diam di tengah dugaan pungli.

Karena diam = pembiaran.
Diam = ketidakpedulian.
Diam = sinyal bahwa jaringan gelap mungkin memang tidak dianggap masalah.

Jika pimpinan Polri ingin menunjukkan keberanian,
maka kasus Binjai ini adalah panggungnya.
Kalau dibiarkan begitu saja, publik akan percaya bahwa pungli bukan musuh, tapi mitra.

Jika Ada Unsur Pungli, Warga Bisa Melapor Tapi Sampai Kapan Warga Harus Jadi Polisi untuk Polisi?

Kenapa warga harus terus melapor, sementara pengawasan internal punya mata tapi seperti tidak mau melihat?

Kasat Lantas Binjai baru menghadapi ujian karakter yang tidak bisa ditunda.
Jika ia hanya diam, publik tak perlu menunggu lama untuk menilai kinerjanya.

Pelayanan Publik Bukan Ladang Rahasia untuk Memungut Keuntungan,satpas Binjai kini berada di titik kritis.
Kejadian ini bukan sekadar masalah Rp450 ribu.
Ini soal integritas, marwah institusi, dan keberanian membuka peta jaringan yang telah lama beroperasi di balik meja. Pelayanan yang jujur.
Tanpa permainan.
Tanpa tarif gelap.
Dan tanpa pejabat yang pura-pura tidak tahu.

(Tim)

Berita Terkait

Gegara Ditinggal Saat Memasak, 10 Warung Hangus Terbakar di Kalideres
Innerlight Upgrade Pengetahuan Tim melalui Kunjungan Kerja Eksklusif ke Pabrik Skincare ESBHI
Agus Sitohang Bantah Keras Pernyataan Penasehat Hukum Deddy Azhar: “Tudingan Laporan Palsu Adalah Ngawur dan Tidak Berdasar”
LRKRI Turun Tangan! Temuan Serius di Proyek BLK Desa Petatal, Ada Apa Dengan Proyek BLK
“SOP atau Alibi? Inspektorat Batubara Diduga Menyalahgunakan Wewenang dengan Menyita HP Wartawan”
Kasat Lantas Polres Tapsel IPTU James Sihombing, S.H Gencar Lakukan Penyuluhan di Sekolah dan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas
Bertahun-tahun Beroperasi, Markas Mesin Judi di Citra Harapan Masih Aman: Ada Apa dengan Kapolres Tebing Tinggi.
FKDM Prov DKI Jakarta di Kukuhkan, Begini Kata M Matsani
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Desember 2025 - 11:05 WIB

Gegara Ditinggal Saat Memasak, 10 Warung Hangus Terbakar di Kalideres

Jumat, 5 Desember 2025 - 09:10 WIB

Jaringan Tarif SIM Gelap di Satpas Polres Binjai Diduga Kian Menggurita Pimpinan Polri Seakan Tidur dengan Mata Terbuka

Rabu, 3 Desember 2025 - 04:27 WIB

Innerlight Upgrade Pengetahuan Tim melalui Kunjungan Kerja Eksklusif ke Pabrik Skincare ESBHI

Senin, 24 November 2025 - 10:20 WIB

Agus Sitohang Bantah Keras Pernyataan Penasehat Hukum Deddy Azhar: “Tudingan Laporan Palsu Adalah Ngawur dan Tidak Berdasar”

Sabtu, 22 November 2025 - 03:47 WIB

LRKRI Turun Tangan! Temuan Serius di Proyek BLK Desa Petatal, Ada Apa Dengan Proyek BLK

Kamis, 20 November 2025 - 07:44 WIB

Kasat Lantas Polres Tapsel IPTU James Sihombing, S.H Gencar Lakukan Penyuluhan di Sekolah dan Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas

Selasa, 18 November 2025 - 09:49 WIB

Bertahun-tahun Beroperasi, Markas Mesin Judi di Citra Harapan Masih Aman: Ada Apa dengan Kapolres Tebing Tinggi.

Sabtu, 15 November 2025 - 16:58 WIB

FKDM Prov DKI Jakarta di Kukuhkan, Begini Kata M Matsani

Berita Terbaru